Kampanye CELUP: Demi Berantas Asusila, Rela Terobos Hukum Positif dan Etika

12:26 AM


Baru-baru ini, penulis dikejutkan oleh sebuah foto yang disebarkan oleh Official Account (OA) di media sosial LINE bernama ‘Sacriledgy’. Foto tersebut memuat brosur mengenai sebuah kampanye “anti-asusila” yang dinamai ‘CELUP’. Nama CELUP sendiri merupakan akronim dari “Cekrek, Lapor, Upload”.

Pada bagian depan brosur itu, terlihat ilustrasi seorang laki-laki yang merangkul seorang perempuan, diduga mereka adalah sepasang kekasih (ditandai dengan text bubble berisikan bentuk hati yang melambangkan cinta); kemudian di belakangnya ada seorang lelaki yang mengarahkan gawainya ke arah kedua sejoli itu dan memotretnya secara sembunyi-sembunyi sambil berlindung di balik pohon.

Foto brosur kampanye CELUP.

Di bawah ilustrasi tersebut, terdapat tulisan besar dan eye-catching yang disinyalir merupakan tagline dari kampanye tersebut. Tulisan tersebut berbunyi, “Pergokin Yuk! Biar Kapok”.

Di bawah tulisan tagline, ada pula penjelasan singkat yang berbunyi, “Jika kamu menemui sepasang kekasih berbuat tindak asusila di tempat umum dan merasa terganggu maka segera laporkan dengan mengikuti gerakan sosial ini.”

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut mengapa kampanye CELUP dan foto brosur dari kampanye tersebut membuat penulis merasa terkejut, penulis akan menjabarkan secara lengkap terlebih dahulu mengenai kampanye CELUP.

Apa itu Kampanye CELUP?

Dilansir dari berita yang ditulis Jawa Pos, rupanya kampanye CELUP dipelopori oleh mahasiswa semester 5 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya (biasa disingkat dengan  UPN Veteran Jatim atau UPNVJT) dengan koordinator kampanye yang bernama Fadhli Zaky.

Di akun Instagram resmi kampanye CELUP, @cekrek.lapor.upload, pun diketahui bahwa Better Youth Project juga menjadi salah satu pihak yang memelopori kampanye tersebut, meski logo organisasi itu absen di foto brosur yang tersebar di atas.

Berdasarkan observasi penulis terhadap jajaran logo instansi di bagian bawah brosur dan berbagai foto di Instagram kampanye CELUP, beberapa pihak yang mendukung kampanye tersebut di antaranya adalah Pemerintah Kota Surabaya, TV9, Radiogasm Surabaya, C2O Library & Collabtive, Aiola Eatery, Jawa Pos, dan Detik Com.

Walaupun sampai sekarang, penulis belum mengetahui secara pasti apakah instansi-instansi yang bersangkutan memang benar adanya menjadi supporter kampanye CELUP dan tidak sekedar dicatut logonya oleh pihak kampanye CELUP.

Logo-logo instansi yang mendukung kampanye CELUP.

Menurut OA kampanye CELUP (@fpf7760i) di media sosial LINE, kampanye CELUP adalah “kampanye sosial anti-asusila di ruang publik” yang merupakan “sebuah gerakan untuk mempublikasikan foto pelaku tindak asusila agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari”.

Sedangkan menurut akun Instagram resmi kampanye CELUP, kampanye tersebut “merupakan kampanye anti-asusila yang dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang sesungguhnya.” Di deskripsi akun tertulis, “Selamatkan ruang publik kita, pergoki mereka! Laporkan kepada kami 🙅”.

Akun Instagram resmi kampanye CELUP.

Di akun Instagram resmi kampanye CELUP juga terdapat serangkaian foto yang menjelaskan mengapa gerakan tersebut harus diikuti. Mereka menjelaskan bahwa, “kebanyakan ruang publik kurang perhatian dan beralih fungsi menjadi tempat pasangan kekasih untuk pacaran secara berlebihan. Pasangan kekasih yang pacaran berlebihan dapat ditemui di taman, bioskop, angkutan umum, parkiran dan mereka tidak merasa malu atau sungkan jika dilihat oleh orang lain.”

Untuk mendukung alasan tersebut dan gerakan dari kampanye CELUP, mereka mengutip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E — yang sejatinya merupakan UU tentang Perlindungan Anak — sebagai dasar hukum dari kampanye mereka. Mereka pun mengklaim bahwa, “pelaku tindak asusila dapat dijerat dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 milyar.”



Berdasarkan nama kampanye CELUP yang merupakan akronim dari “Cekrek, Lapor, Upload” dan ilustrasi yang ada di brosur, dapat disimpulkan bahwa kampanye ini memiliki inti gerakan yang dilakukan dengan cara memfoto pelaku “asusila”, melaporkannya, kemudian mengunggahnya ke internet. Dilansir dari berita yang dipublikasikan Jawa Pos, koordinator kampanye CELUP bertutur, “kalau menemukan tindak asusila di ruang publik, masyarakat bisa foto, kirim ke kami, lalu di-upload ke medsos.”

Menurut akun Instagram kampanye CELUP, berikut adalah cara untuk turut berpartisipasi dalam kampanye tersebut:

  1. men-scan barcode dari OA LINE kampanye CELUP untuk mendapatkan informasi dan mengikuti kampanye sosial;
  2. potret “tindak asusila” di sekitarmu (mereka menghimbau untuk jangan ragu dalam memotret tindakan tersebut, karena menurut klaim mereka “pelaku tindak asusila dapat dikenakan pidana kurungan penjara 5 tahun atau denda sebanyak 5 milyar”);
  3. kirimkan foto dari “tindak asusila” yang tadi dipotret untuk mendapatkan poin;
  4. tukarkan poin dengan hadiah yang tersedia sesuai ketentuan.
Dari OA kampanye CELUP di media sosial LINE, penulis dapat mengetahui bahwa untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial ini harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu.

“Dengan mendaftar sebagai anggota dan mengikuti kegiatan kampanye sosial ini kamu akan mendapatkan poin yang dapat kamu tukarkan dengan hadiah,” begitu yang tertulis di OA kampanye CELUP.

Untuk mendaftar menjadi anggota CELUP, bisa dilakukan dengan cara mengisi formulir berisi nama dan username akun Instagram, kemudian mengirimkannya lewat pesan pribadi ke OA tersebut. Pendaftar baru akan terverifikasi sebagai anggota CELUP saat telah mengikuti akun resmi Instagram kampanye CELUP.

Pihak dari kampanye CELUP juga mengklaim bahwa seluruh informasi yang dikirimkan yang berkaitan dengan pendaftaran menjadi anggota CELUP “bersifat rahasia dan tidak akan disalahgunakan”.

Prosedur mengenai kampanye dari OA resmi kampanye CELUP (klik untuk memperbesar).

Bila di akun Instagram resmi kampanye CELUP memuat langkah-langkah untuk berpartisipasi dalam kampanye CELUP, OA kampanye CELUP sendiri memuat informasi yang lebih detail mengenai cara pelaporan foto “tindak asusila”, yakni dengan cara mengirimkan “foto pelaku tindak asusila yang ada di sekitarmu” ke OA kampanye CELUP dengan format foto, informasi lokasi, dan waktu kejadian.

Lagi-lagi, mereka mengklaim bahwa semua informasi yang dikirimkan bersifat rahasia dan nama pengirim tidak akan mereka sebutkan sebagai pelapor kejadian (walaupun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang dimaksud, sehingga penulis berasumsi bahwa informasi yang dimaksud adalah identitas pelapor).

Selain cara pelaporan foto “tindak asusila”, OA kampanye CELUP di media sosial LINE juga menjelaskan kriteria dari foto yang digunakan untuk pelaporan:

  1. foto harus mengandung unsur perbuatan “tindak asusila” seperti merangkul, mencium, petting, atau bahkan hubungan intim;
  2. sudut pengambilan foto bebas, foto harus orisinil milik pribadi;
  3. setiap foto bernilai 100 poin;
  4. boleh mengirimkan lebih dari satu foto dengan pelaku, tempat, dan waktu yang berbeda.
Berikut adalah list hadiah yang bisa didapatkan beserta jumlah poin yang harus dikumpulkan untuk menukarkan hadiah tersebut:

  • 100 Poin: Merchandise menarik dari CELUP
  • 300 Poin: Keychain (gantungan kunci) atau voucher pulsa senilai 25.000 rupiah
  • 500 Poin: T-Shirt dan hadiah menarik lainnya

Berbagai macam hadiah yang bisa didapatkan dengan cara menukarkan poin.

Hadiah dapat ditukarkan selama persediaan masih ada dengan cara membawa brosur dari kampanye CELUP dan ditukarkan pada booth CELUP DKV 5 dalam acara Plaza Kreatif 12 di Royal Plaza Craft Center, Surabaya tanggal 16-17 Desember 2017.

Bersamaan dengan informasi mengenai penukaran hadiah di atas, OA kampanye CELUP juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka “menyelamatkan ruang publik dari perbuatan tindak asusila”.

Selain memanfaatkan media sosial Facebook, LINE, dan Instagram, kampanye CELUP juga mengadakan pemutaran film dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada publik di berbagai tempat (seperti kantin FISIP UPNVJT, kantin pusat UPNVJT, masjid UPNVJT dan sekitarnya, dan Car Free Day di Taman Bungkul Surabaya) sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan memopulerkan kampanye CELUP.





Mereka juga membuat sticker kampanye CELUP di media sosial LINE yang dapat dibeli dan diunduh oleh pengguna media sosial LINE.

Sticker LINE kampanye CELUP.

Sticker yang dinamai ‘Potrait Report Upload’ tersebut diunggah oleh Fadhli Abdurrahman Zaky (yang merupakan koordinator kampanye CELUP) dengan hak cipta kepada Bayu Permana dan M. Nur Hamid.

Deskripsi singkat dari sticker itu berbunyi, “have you ever been jealous with somebody in love?” yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti, “pernahkah kamu merasa iri dengan seseorang yang jatuh cinta?”

Pengguna media sosial LINE dapat membeli sticker kampanye CELUP dengan harga 10 koin LINE yang setara dengan 3.000 rupiah.

Setelah mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu kampanye CELUP dan detail-detail mengenai kampanye tersebut, sebenarnya apa sih yang mengejutkan dari kampanye CELUP?

Penulis sempat menyebutkan di atas bahwa kampanye CELUP membuat penulis merasa terkejut — penulis merasa demikian karena menurut penulis, gerakan sosial tersebut memiliki berbagai kesalahan yang amat mendasar, terutama bila ditinjau dari hukum positif dan juga etika (utamanya yang berkaitan dengan inti dan prosedur dari gerakan sosial tersebut).

Menggunakan Dasar Hukum yang Salah

Berdasarkan foto yang diunggah di akun Instagram resmi kampanye CELUP, dapat diketahui bahwa mereka menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi; “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pihak kampanye CELUP juga mengutip sanksi yang berlaku bila dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 76E UU 35/2014 tersebut dan mengklaim bahwa, “pelaku tindak asusila dapat dijerat dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 milyar.”

Dalam UU 35/2014 ditetapkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga dapat diketahui bahwa batasan usia dewasa menurut UU tersebut adalah 18 tahun, sehingga yang bisa disebut sebagai “anak” adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, yakni 17 tahun ke bawah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, korporasi atau entitas hukum lainnya.

Agar bisa digiring ke meja hijau untuk diadili dan dijatuhkan sanksi yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa “setiap orang” yang dimaksud jatuh kepada orang dengan usia dewasa, yakni 18 tahun ke atas, karena dianggap sudah bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya di mata hukum (cakap hukum) sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Untuk mengutip Pasal 76E UU 35/2014 sebagai dasar hukum dengan segala sanksi penuhnya, korban dari “perbuatan cabul” harus tergolong sebagai anak yang berarti berusia di bawah 18 tahun, sedangkan pelaku dari “perbuatan cabul” merupakan orang dewasa berusia di atas 18 tahun.

Bila pelaku berusia di bawah umur, maka tidak valid bila kampanye CELUP mengklaim bahwa pelaku dapat dijerat sanksi penuh, karena alih-alih diadili layaknya orang dewasa, mereka akan dibawa ke Pengadilan Anak di mana pemerkaraan baru bisa diterima bila seluruh pihak yang terlibat telah melewati proses mediasi.

Dalam akun media sosial resmi kampanye CELUP, baik di LINE maupun Instagram, tidak ada satu pun penjelasan yang merujuk pada perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak-anak meski mereka mengutip UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum.

Mereka hanya menjelaskan kampanye mereka sebagai “kampanye sosial anti-asusila di ruang publik” dan “sebuah gerakan untuk mempublikasikan foto pelaku tindak asusila agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari” tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa saja pelaku “tindak asusila” yang dimaksud.

Mereka juga tidak satu kali pun menyebut kata “korban”, sehingga mengindikasikan bahwa “tindak asusila” yang mereka maksud dilakukan atas dasar suka sama suka antara sepasang kekasih dan tidak ada pihak yang dirugikan di antara mereka.

Hal tersebut seperti yang ada di tulisan berisi penjelasan singkat pada brosur kampanye CELUP di atas, yaitu, “jika kamu menemui sepasang kekasih berbuat tindak asusila di tempat umum dan merasa terganggu maka segera laporkan dengan mengikuti gerakan sosial ini.”

Berdasarkan ilustrasi yang ada pada brosur kampanye CELUP di atas, text bubble berisikan simbol hati terlihat datang dari dua belah pihak yang diilustrasikan sebagai sepasang kekasih, sehingga semakin mendukung pernyataan penulis mengenai adanya consent dari masing-masing pihak dari sepasang kekasih tersebut, yang berarti perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sepihak.

Meski dalam Pasal 76E UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa consent yang diberikan oleh anak dianggap tidak sah (disimpulkan penulis berdasarkan bagian dalam pasal yang berbunyi “... membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”) dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai consent tersebut, lagi-lagi pasal tersebut tidak bisa diaplikasikan karena kurangnya penjelasan yang mendetail dari pihak kampanye CELUP.

Ketidakjelasan dari pihak kampanye CELUP mengenai pelaku “tindak asusila” dan spesifikasi pelakunya membuat keputusan mereka untuk memilih Pasal 76E UU 35/2014 sebagai dasar hukum kampanye tersebut adalah keputusan yang tidak tepat, karena terjadi ketidakcocokan atau mismatch antara dasar hukum dengan inti gerakan kampanye itu sendiri serta kurang spesifiknya penjelasan mengenai keseluruhan kampanye CELUP.

Kecuali bila kampanye CELUP merupakan kampanye yang memiliki inti gerakan untuk memberantas tindak pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, maka penggunaan Pasal 76E UU 35/2014 baru dianggap tepat sasaran.

Di luar dari UU 35/2014 mengenai Perlindungan anak, aturan utama yang paling sering digunakan dalam kasus atau tuduhan tindakan asusila atau perzinaan adalah pasal 284(1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur persoalan tersebut. Pasal ini berbunyi; “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

  1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
  2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”
Dari penjelasan berikut terlihat jelas bahwa pelanggaran tindak asusila atau perzinaan hanya berlaku pada seorang pria atau wanita yang telah menikah, terhadap pria atau wanita lainnya yang tidak menikah.

Tidak ada larangan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai kegiatan seksual diantara remaja atau pria dan wanita yang belum menikah dalam KUHP sendiri, kecuali jika diatur kembali dalam hukum adat atau hukum agama yang berlaku.

Dengan ini tuduhan perzinaan dalam ruang publik yang dikampanyekan oleh CELUP pun tidak berlaku di bawah KUHP.

Terlebih lagi, Pasal 287 KUHP termasuk dalam Delik Aduan (Complaint Delict) yang artinya untuk menjadi suatu pelanggaran pidana, seorang pihak yang dirugikan — seperti suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan tersebut — harus melaporkan atau mengadukan kasus ini kepada pihak yang berwajib dengan bukti yang cukup.

Tetapi pada kenyataannya, kasus perzinaan ini biasanya berlanjut pada perceraian, di mana yurisdiksi kasus dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Terkait dengan itu, jika kampanye CELUP berfokus pada tindakan asusila pada anak di bawah umur, maka Pasal 287 KUHP mungkin bisa menjadi landasan yang lebih baik, dimana pasal tersebut menjelaskan, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tetapi pasal 287 ini sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum di bawah KUHP, karena pasal tersebut dan berikut implementasi pidananya sudah diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perlindungan Anak yang telah dijelaskan di atas.

Penjelasan mengenai consent dan juga ketidakcocokan hukum dalam penggunaan UU 35/2014 Perlindungan Anak yang telah dijelaskan di atas telah menjadi bukti bahwa Kampanye CELUP tidak memiliki landasan apa-apa untuk menjerat siapapun dalam hukum pidana di bawah tuntutan perzinaan ataupun pencabulan.

Melanggar Hukum Positif

Prosedur kampanye CELUP yang melakukan sayembara di mana mereka menghimbau orang-orang untuk memfoto dan juga mengirim foto tersebut pada pihak CELUP untuk ditukar dengan beberapa hadiah seperti T-Shirt atau Merchandise lainnya memiliki potensi yang besar adanya pelanggaran hukum positif oleh pihak CELUP.

Sebelum dilanjutkan pada analisa hukum mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh CELUP, perlu diketahui bahwa suatu foto, termasuk foto yang di pergunakan dalam kampanye CELUP tersebut, bisa dikategorikan sebagai Informasi dan juga Dokumen Elektronik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (UU ITE), tepatnya pasal 1 ayat 1 dan juga ayat 4.

Penggunaan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tuduhan pelanggaran pidana adalah hal diperbolehkan hukum, seperti yang diatur oleh Pasal 5 (1) dan (2) UU 11/28 ITE, foto yang dicetak maupun masih berbentuk informasi atau dokumen elektronik ialah bukti yang valid sebagai bentuk perpanjangan alat bukti yang diakui di bawah hukum acara pidana. Terlebih lagi, pada UU 28/2014 Hak Cipta, pasal 14 menjelaskan bahwa pendistribusian foto tersebut dalam kepentingan umum, keamanan atau proses pidana, diperbolehkan tanpa perlunya izin dari pelaku yang terpotret, dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Sekilas, terlihat bahwa CELUP memiliki landasan hukum yang valid dalam prosedur kampanye mereka, tetapi perlu diingat bahwa yang memiliki hak untuk menyebarkan potret atau foto sebagai kepentingan umum, keamanan dan juga proses pidana hanyalah instansi yang berwenang, di mana instansi tersebut ialah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan pasal 14 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Pihak CELUP secara jelas tidak memiliki wewenang apapun untuk menyebarkan foto tersebut walaupun tujuan mereka untuk kepentingan umum sekalipun, aksi mereka tidak memiliki landasan apapun dalam hukum Indonesia.

Terlebih lagi, mereka menyebutkan landasan hukum mereka pada pasal 76E UU 35/2014 mengenai Perlindungan Anak, di mana sudah dijelaskan bahwa tuduhan mereka salah dan tidak sesuai dengan pasal pidana yang berlaku pada UU tersebut.

Maka, sesuai dengan pasal 27(3) UU 11/2008 yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pihak CELUP terancam pelanggaran pidana pencemaran nama baik yang juga diatur dalam KUHP.

Pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan juga fitnah pada seseorang di bawah KUHP ialah pasal 310 dan 311, pasal tersebut menjelaskan siapapun yang menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu, di mana tuduhan tersebut bisa di luar dalam aktivitas pelanggaran hukum, dengan tujuan agar diketahui oleh publik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310(2) KUHP juga mengatur jika pencemaran tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Akhirnya, jika seseorang menuduh orang lain atas suatu pelanggaran pidana, tidak memberikan bukti yang cukup, tidak membuktikannya sama sekali, atau dibuktikan bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun, sebagaimana diatur di bawah pasal 311 KUHP.

Tak hanya itu, bila mengacu pada ketentuan mengenai foto yang dapat dikirimkan ke OA kampanye CELUP di atas, pada poin pertama berbunyi, “foto harus mengandung unsur perbuatan “tindak asusila” seperti merangkul, mencium, petting, atau bahkan hubungan intim.” Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan eksplisit menyebutkan: “Setiap orang dilarang... membuat, ...menyebarluaskan... Pornografi…” Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengatur mengenai penyebaran pornografi di internet bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Mengirimkan dan menyebarkan foto-foto yang mengandung muatan "tindak asusila" yang tujuannya justru untuk mengatasi tindak asusila menjadi sebuah hal yang tidak hanya paradoks, namun juga sekaligus melanggar hukum.

Secara konklusif, CELUP tidak memiliki wewenang apapun untuk menyebarkan, mendistribusikan ataupun membagikan foto-foto yang mereka tuduh sebagai pelanggaran asusila terhadap pasal 76E UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, karena mereka bukanlah instansi yang berwenang untuk menyebarkan foto tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU 28/2014 Hak Cipta.

Tuduhan yang diajukan oleh CELUP juga tidak beralasan dan bukanlah suatu pelanggaran di bawah UU 35/2014 Perlindungan Anak maupun KUHP, sehingga mereka terancam melakukan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap orang yang dipotret tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Dengan menyebarluaskan konten yang dianggap memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai salah satu bagian dari prosedur kampanye, mereka juga menyalahi Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sekaligus Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Melanggar Etika

Sebagaimana yang dijadikan fokus oleh kampanye CELUP mengenai “tindak asusila” di area publik  — yang lebih tepat bila disebut sebagai Public Display of Affection atau seringkali disingkat menjadi PDA, yaitu ketika pasangan bermesraan di muka umum — bisa jadi dianggap sebagai sebuah pelanggaran, tergantung norma susila yang berlaku sesuai masing-masing daerah dengan budayanya masing-masing pula.

Akan tetapi, tindakan-tindakan yang menjadi inti dari gerakan kampanye CELUP dengan cara mengambil foto pelaku “tindak asusila”, melaporkannya ke CELUP, dan mengunggahnya ke internet sendiri merupakan sesuatu yang secara mendasar bisa dibilang sebagai pelanggaran etika — memotret diam-diam tanpa izin terutama.

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, tindakan pendokumentasian seseorang ketika berada di ruang publik tanpa consent atau izin dari pihak yang bersangkutan adalah suatu pelanggaran privasi dan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada penjatuhan sanksi secara hukum.

Hukum positif Indonesia yang belum mengatur akan hal tersebut secara spesifik menjadi celah bagi kampanye CELUP untuk terlena dalam aksi pemotretan seseorang di ruang publik tanpa izin.

Terlebih lagi untuk berpartisipasi dalam kampanye CELUP dilakukan dengan cara memotret orang tanpa seizin mereka dan mengunggahnya ke internet; pihak kampanye CELUP seakan menggunakan tagline “Pergokin Yuk! Biar Kapok” sebagai suatu justifikasi orang-orang yang merasa lebih superior secara moral atas aksi tersebut dan mereduksi tindakan tak beretika itu sebagai sebuah “usaha” yang dilakukan untuk membuat para pelaku “tindak asusila” jera.

Menjadi sebuah ironi ketika kampanye CELUP ingin mengampanyekan anti-asusila agar tidak terjadi pelanggaran norma susila yang berlaku di masyarakat namun sembari melanggar etika dalam prosesnya.

Tak cukup sampai di situ — nama kampanye yang dipilih, yakni CELUP, juga merupakan suatu ironi tersendiri.

Kata "celup" sendiri merupakan eufemisme dan slang yang merujuk pada aktivitas kopulasi dari suatu hubungan seks dan populer digunakan oleh generasi milenial di internet.

Kampanye yang bertujuan untuk melawan "tindak asusila" kemudian memilih nama yang erat kaitannya dengan "tindak asusila" yang sedang dilawan... Ironis, bukan?

Tidak Solutif

Sesungguhnya, pendokumentasian dan pengunggahan foto para pelaku “tindak asusila” tersebut tidak menyelesaikan masalah apapun; yang ada hanyalah aksi yang sesungguhnya mendukung perundungan atau promoting bullying terhadap mereka yang fotonya diunggah di internet tanpa seizin mereka.

Tidak ada solusi nyata yang dapat diambil sebagai intisari dari tindakan tersebut.

Bila solusi atas problema banyaknya PDA yang ada di ruang publik adalah yang dicari oleh kampanye CELUP, seharusnya cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang lebih berfokus pada edukasi dan berbasis literasi sejak dini, terutama mengenai fungsi-fungsi ruang publik beserta norma susila yang berlaku di masyarakat.

Tidak sepatutnya pihak-pihak yang salah satunya adalah para remaja yang sedang dilanda cinta monyet — dengan kemampuan kognitif yang belum berkembang sepenuhnya — kemudian menjadi korban perundungan di dunia maya hanya karena masyarakat sekitar terlalu egois dan tak acuh untuk menasihati mereka dengan tulus, alih-alih lebih memilih untuk memotret mereka diam-diam dan mengunggahnya ke internet demi mendapat poin semata.

Hukum positif dan etika seakan-akan digadaikan hanya demi voucher pulsa dan merchandise.

Rasanya tidak layak bila pihak yang menyelinap diam-diam sambil memotret orang lain tanpa seizin mereka kemudian merasa lebih superior secara moral dibandingkan mereka yang dituduh melakukan tindak asusila.

Masyarakat sebagai sebuah sistem juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya bila terdapat suatu deviasi dari sistem, dan mengembalikannya ke kondisi stabil sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut pun dapat dicapai justru bukan melalui perundungan, melainkan melalui pendidikan, literasi, serta usaha-usaha lain yang saling menguntungkan semua pihak dan memberikan hasil nyata dalam jangka panjang.

Tak Lebih dari Neo-Penggerebekan

Akhir kata, penulis secara pribadi merasa bahwa kampanye ini adalah sebuah kampanye yang tidak perlu, yang sebenarnya didasari oleh kecemburuan sosial karena adanya PDA di ruang publik, dengan tujuan yang tak lebih hanya ingin merundung pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak asusila tersebut karena mereka dirasa pantas mendapatkannya.

Hal itu direfleksikan dengan jelas dari deskripsi sticker LINE kampanye CELUP, “have you ever been jealous with somebody in love?” yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti, “pernahkah kamu merasa iri dengan seseorang yang jatuh cinta?”

Lantas bila iri, layak dan merasa berhak kah untuk mempermalukan dan merundung orang lain?

Pihak-pihak yang secara moral merasa lebih superior kemudian merasa berhak dan merasa memiliki kuasa untuk memergoki dan menindak mereka yang dianggap lebih tidak bermoral — mindset yang sebenarnya tak lebih baik daripada mindset primitif masyarakat “kampungan” yang hobi melakukan penggerebekan di negara yang sebenarnya merupakan negara hukum ini.

Hanya saja, tindakan penggerebekan tersebut kali ini dikemas dengan ilustrasi-ilustrasi apik dan visual yang menarik, serta dilakukan bukan oleh warga biasa, melainkan oleh para maha dari siswa — mereka yang digadang-gadang sebagai bagian dari lapisan masyarakat dengan pendidikan tinggi.

Bukankah sebagai mahasiswa seharusnya adil sejak dalam pikiran dan turut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, alih-alih melanggengkan pembodohan yang lahir dari kebiasaan main hakim sendiri nan primitif?

Jangan sampai para partisipan kampanye CELUP kemudian menjadi tersangka penggerebekan dan perundungan online atas dasar kecemburuan dan kemudian menimbulkan fitnah yang memakan korban dan merugikan pihak yang tidak bersalah seperti yang sudah-sudah, contohnya pada kasus penggerebekan yang beberapa waktu lalu terjadi di Tangerang serta yang baru-baru ini terjadi ketika salah seorang ibu-ibu dengan lancang menyebarkan video yang memfitnah sepasang kakak-beradik sebagai kekasih Gay.

-

Ditulis oleh:

  • Detara Nabila Prastyphylia (Mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga)
  • Bagoes Carlvito Wisnumurti (Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada)

-

Update:

  • Penulis telah menyampaikan tulisan ini kepada pihak kampanye CELUP melalui DM Instagram (dini hari) dan PM OA LINE (siang hari) pada tanggal 26 Desember 2017.
  • Terdapat tanda bahwa PM penulis melalui OA LINE kampanye CELUP sudah dibaca (ada tanda 'Read'), sedangkan pada DM Instagram belum ada tanda-tanda bahwa pesan penulis telah dibaca oleh pihak kampanye CELUP.
  • Akun Instagram salah satu penulis (Detara) kemudian diketahui telah diblokir oleh akun resmi Instagram kampanye CELUP sehingga penulis tak lagi dapat mengakses akun tersebut melalui akun Instagram pribadi penulis beberapa jam setelah penulis mengirimkan PM melalui OA LINE pada tanggal 26 Desember 2017.
  • Hingga saat ini, belum ada satu pun balasan, klarifikasi, atau tanggapan dari pihak kampanye CELUP kepada penulis secara langsung.
  • Salah satu penulis (Detara) membagikan tulisan ini ke akun Twitternya pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 1:19 WIB dini hari.
  • Tulisan ini beserta kampanye CELUP menjadi viral setelah Joko Anwar me-retweet cuitan penulis salah satu penulis (Detara) pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 12:57 WIB siang.
  • Detikcom diwakili oleh Nico Wijaya (@nicowijaya) mengonfirmasi melalui Twitter bahwa Detikcom tidak pernah dihubungi atau dimintai persetujuan mengenai kampanye CELUP.
  • C2O Library & Collabtive mengonfirmasi melalui akun Twitter resminya bahwa C2O tidak terlibat dalam kampanye CELUP; tidak ada komunikasi ataupun persetujuan dari pihak CELUP ke C2O untuk pencantuman logo C2O dalam kampanye CELUP.
  • Aiola Eatery mengonfirmasi melalui Tirto ID bahwa tidak ada keterlibatan mereka dengan pihak kampanye CELUP.
  • Jawa Pos mengklarifikasi bahwa tidak melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan penyelenggara kampanye CELUP. Mengenai penyantuman logo, juga tidak melalui izin Jawa Pos.
  • Humas Pemerintah Kota Surabaya mengklarifikasi melalui akun resmi Twitternya bahwa tidak melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan penyelenggara kampanye CELUP dan logonya dicantumkan tanpa seizin pihak Pemkot Surabaya.
  • Kampanye CELUP akhirnya melakukan klarifikasi melalui akun resmi Instagramnya bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali dengan instansi yang logonya dicantumkan dalam brosur maupun materi publikasi lainnya, yaitu Jawa Pos, Detikcom, TV9, C2O Library & Collabtive, Aiola Eatery, dan Pemerintah Kota Surabaya.
  • Akun Instagram kampanye CELUP kini nonaktif.
  • UPN Veteran Jawa Timur sudah memberikan klarifikasinya melalui Jawa Pos bahwa kampanye ini merupakan tugas kuliah.
  • Pihak kampanye CELUP melakukan klarifikasi melalui OA LINE mereka pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 22:53 WIB, "Kami mengklarifikasi bahwa CELUP hanyalah sebuah contoh tugas kuliah yang tidak "real" untuk dilakukan. Tugas kami hanya mendesain sebuah media tidak lebih dari sekedar tugas. Sekali lagi kami memohon maaf kepada media dan teman-teman yang merasa tersinggung dan terganggu. Untuk artikel dari plasticdeath atau Detha, kami sama sekali belum pernah berkomunikasi secara langsung dan mengijinkan tulisannya utk dirilis. Semua fakta disana belum tentu benar. Tidak ada bukti bahwa kami telah mengupload foto pelaku tindak asusila di media sosial. Kami tidak pernah menyebarkan foto-foto tindak asusila yang ada sampai saat ini. Tapi kami melihat tingkah teman-teman yang menyalahgunakan foto anggota kami baik sengaja/tidak sengaja telah mengarah ke pencemaran nama baik. Kami pikir kita sama-sama memiliki privasi masing-masing. Kami berharap foto-foto tersebut segera dihapus atau segera kami tindak lanjuti."
  • Semua post di OA LINE kampanye CELUP selain post yang mengandung klarifikasi di atas telah dihapus menyusul diunggahnya klarifikasi di atas.
  • Post yang mengandung klarifikasi di atas saat ini juga telah dihapus dari OA LINE kampanye CELUP per-28 Desember 2017.
  • Pihak kampanye CELUP berkata melalui media Tirto dan post klarifikasi di OA LINE di atas bahwa penulis belum pernah berkomunikasi dengan mereka sama sekali — yang jelas-jelas merupakan pernyataan salah, karena akun Instagram salah satu penulis, Detara, diblokir oleh mereka dan PM di OA LINE tidak dibalas sama sekali bahkan hingga saat ini.
  • Hingga saat update ini ditulis, 'CELUP' menjadi trending topic di Twitter dengan jumlah tweet lebih dari 60 ribu cuitan.
  • Penulis menghimbau agar netizen tidak melakukan doxxing terhadap pihak-pihak personal di balik kampanye CELUP.

You Might Also Like

56 comments

  1. Nice writing Detha.

    To see from both point of view, this campaign intended to protect kids from seeing this so-called “inappropriate behaviour”, which is why they cite Minors Protection Law (UU Perlindungan Anak).

    I have to be honest that sometimes adult can be a little PG-13 in public. I would say if that’s the case then parental guidance should be the solution for that.

    I totally agree that taking pictures of people sans their consent and posting it on this campaign’s page is a violation of our right to privacy as well as intrusive at its best.

    As long as we are consenting adults who love one another, who are these people to deem this behaviour inappropriate?

    Again, I agree that we should be mindful of others while having PDA, after all dunia bukan punya kita and yang lain cuma ngontrak kan?

    But I believe this campaign achieves nothing and if anything, I would sue them for violating my privacy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ga tau bahasa inggrisnya "dunia bukan punya kita and yang lain cuma ngontrak kan?" ?

      Delete
    2. Even if it is intended to protect the children from seeing such things, that law is still irrelevant. They shouldn't have quoted that. They should stop before it gets bigger because the movement itself is against the law.

      Delete
  2. Kata 'memfoto' seharusnya ditulis 'memotret'

    ReplyDelete
  3. Setuju, bahaya jika dilakukan sembarangan...karena banyak hal nantinya :sad:

    ReplyDelete
  4. Halo teman2 celup. Saya setuju PDA berlebihan bisa menimbulkan perasaan nggak nyaman bagi orang2 di sekelilingnya. Tapi apakah teman2 tahu konsep “Privasi?”

    Memotret orang tanpa izin dan mengupload foto mereka tanpa sepengatahuan ybs di sosial media juga bisa dikenai pasal UU ITE. Selain itu mari belajar dari kasus2 belakangan, di mana ada adik kakak yang difitnah sebagai pasangan sesama jenis akibat “cekrek dan upload” tidak bertanggungjawab.

    Lebih baik anjurannya dirubah jadi ditegur saja, dibandingkan mengupload ke sosial media.

    So please, re-consider this, before it breaks any law or violate someone’s privacy.

    ReplyDelete
  5. Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua penulis, yang telah mengupas fenomena kampanye CELUP ini dari sisi psikologis dan hukum. Tulisannya sangat bermanfaat dan menyajikan sudut pandang yang baru bagi pembaca.

    Saya sendiri juga tidak setuju dengan PDA berlebihan di ruang publik, apalagi norma dan budaya di Indonesia juga tidak cocok dengan kebiasaan seperti itu. Namun, kampanye CELUP sama sekali tidak memberikan solusi terbaik, malah memperparah keadaan intoleransi dan berlawanan dengan sikap saling menghargai yang harusnya ada pada masyarakat Indonesia. Sebaiknya kalau memang ingin memberi tahu, ya tegur saja langsung pada orangnya. Tidak perlu sampai di upload. Selain kesannya ikut campur urusan orang, hal itu menimbulkan suudzon dan bisa memicu perselisihan.

    Sangat disayangkan apabila aktivis dari CELUP sendiri tidak memberi tanggapan atas tulisan ini dan tidak bertanggung jawab atas kampanye yang menganut dasar hukum salah. Saya kuatir sekali banyak anak muda yang terprovokasi dan menganggap bahwa kampanye ini benar. Ironisnya lagi, kampanye ini dibuat oleh mahasiswa, yang notabene semestinya sudah mencapai tingkat intelejensi tertentu dan memiliki rasa kemanusiaan yang lebih tinggi. Bukan begini caranya memberi seseorang pelajaran, semoga pihak CELUP tergetarkan hatinya dan menyadari dampak negatif yang mereka sebarluaskan dan segera memberi tanggapan. Tutup saja kampanyenya karena akan berbahaya apabila terus dipertahankan, kampanye ini malah mengedukasi masyarakat dengan hal yang salah.

    ReplyDelete
  6. Saya pikir sekilas ini kampanya anti atau pro transgender karena color set nya mirip transgender flag (https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_flags)

    ReplyDelete
  7. Yang menyebar vudeonya Ariel-Luna aja bisa dipenjara karena pelanggaran privasi, lah ini lagi.. Hahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. And also that merchandise reward thingy is straight messed up lmao

      Delete
  8. tolong ya.. sekedar mengingatkan.... dipikirkan dulu konsekuensi judge sosial seperti kebanyakan kasus belakangan ini... yg berakibat fitnah dan bisa dituntut balik sesuai aturan yg berlaku :') selain itu efek dr judge sosial lebih parah.. coba dipikirkan lagi... ini bukan menye2 soal kebaikan.. kalo ada akibat dr hal yg dibuat.. kebaikan keduanya sama-sama bahagia...

    sederhana aja.. kalo emang niat tegur, ya tegur saja kalo kejadiannya berlebihan didepan mata... tak perlu foto, tak pelu upload..

    privasi adalah hak masing2 kalo gak sukak ya ga usah lihat.. simple...

    ini bukan menambah baik, malah memperburuk... coba dipikir terlebih dahulu...

    inget!!
    Penyesalan selalu datang belakang :)

    makasi

    ReplyDelete
  9. Mau saran aja, kenapa tidak menghubungi langsung ke pihak celup, bukan hanya di hubungi via online saja, tapi langsung bertemu supaya bisa diskusi langsung...saran ajasih

    ReplyDelete
  10. Yang kreatif mas/ mba kalo mau menciptakan sesuatu yang berfaedah.... anda sudah masuk dalam kehidupan privasi manusia lainnya, banyak pasal yang bisa menjerat kalian krn tindakan yang sekedar pengen terkenal seperti ini

    ReplyDelete
  11. Gw lulusan DKV.

    Dan gw malu. Sungguh cetek.

    Dasar masalah sudah bagus, tetapi solusi yang ditawarkan salah. Gak gitu caranya. *cringe*

    ReplyDelete
    Replies
    1. saya sebagai mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional ingin bertanya

      apakah anak DKV belajar topik lain diluar hal komunikasi dan desain?
      misal : Ekonomi, Hukum, Psikologi, Sosial atau Politik gitu?

      Delete
    2. Saya sebagai lulusan Desain Komunikasi Visual ingin menjawab. Tidak secara detail, tapi setiap solusi yang dibuat harus dilihat dari berbagai segi. Salah satunya hukum. Di kampus saya tidak hanya mempelajari desain, tapi juga bagaimana mengolah data dan opini dari berbagai bidang. Banyak juga mata kuliah yang bersinggungan dengan bidang lain sehingga harus mengambil topik di luar desain grafis.

      Delete
    3. Saya sebagai Lulusan Teknik Informatika juga ingin bertanya, ada yang punya lowongan kerja gak ya?

      Delete
  12. saya rasa mengupload foto/video tanpa ijin bisa dikenakan hukum pidana, munculnya foto/video juga dpat menyebabkan fitnah dan perselisihan lebih baik ditegur saja jadi anda yg mengupload tidak melebihi batas tentang privasi orang yg andai intai. dan plasticdeath saya rasa anda tidak punya rasa simpati pada orang yg sudah meninggal.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ??????? ini..?? anda baca sampai habis kah artikel tulisan ini???

      Delete
    2. Kebiasaan. Komen dulu, baca ntar. Paham kagak udah ngejudge.

      Delete
    3. Parah... Gak baca tapi komen gak jelas.
      Tolol dipamerin.

      Delete
  13. Orang pacaran di taman atau tempat umum itu bukan tradisi kemarin sore, dari zaman kakek nenek saya, anda atau kakek mereka, sampai bapak ibu kita pacaran sudah begitu (walau gak semua ya). kita paham lah yg punya ide pasti jomblo yg gak tau rasa manisnya memadu kasih seolah olah dunia milik berdua. Selagi masih wajar itu saya rasa gak masalah. Takutnya nanti pas tiap liat orang berduaan main poto2 aja seenaknya. gw advice sama penggagas celup agar cari pacar sana. Kalau gak pun kawin cepat2. Karna orang kelamaan jomblo itu lama2 jadi paranoid dan bisa punya gangguan mental

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iki gimana mau kawin sama orang yang merasa moralnya paling bener sedunia? Kiamat

      Delete
  14. i just can't understand this society anymore. smh.

    ReplyDelete
  15. Makin banyak aja orang keblinger ngerasa moral nya lebih baik dengan kampanye seperti ini, kalopun menegur harus nya secara privat dan gak diumbar di dunia maya. Menghakimi cuma atas dasar asumsi... mahasiswa lho ini kelasnya...

    ReplyDelete
  16. holy fucking shit.
    Ga mau panjang-panjang, cuma mau bilang ini bukan cuma pelanggaran privasi, tapi juga retardation.

    ReplyDelete
  17. Kampanye sampah!!! Org ribut sm.privasi org lain, lupa borok sendiri.

    ReplyDelete
  18. Kadang memang risih kalau tempat umum biasanya tempat wisata yang sepi dibuat untuk hal-hal asusila, namun kalau memfoto dan mengirimkan ke pihak umum kayaknya kok za gak pantas, mending ditegur ja secara langsung

    ReplyDelete
  19. Sudah ada yg pernah coba konfirmasi ke jurusan/kampus UPN, objektif dr tugasnya dia sendiri itu apa?

    Jangan2 merasa dibicarakan orang, lalu dapat nilai tinggi.

    ReplyDelete
  20. Hmm kalo misalkan yang difoto itu ternyata pasutri sah terus di lahan pribadi jamin deh repot tuh

    Niatnya baik, tapi disisi lain mengumbar aib orang gak tuh? Ntar nambah dosa, cari pahala jaman now sudah very hard saya rasa

    Orang jaman now kan galak sama sadis banget di medsos, nanti yang upload kecipratan dosa dari mereka yang maki2, ihhh males kan

    ReplyDelete
  21. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  22. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  23. Halo semua selamat malam, saya adalah ilham rianto orang yang telah menjadi korban dari kampanye 'unvalid' ini. Korban sebagai wajah yang terpampang jelas dalam foto tersebut. Mungkin netizen sekalian mengira bahwa saya mendukung kampanye tersebut tetapi sebenarnya tidak. Saya hanya ikut sosialisasi tersebut tanpa melihat dasar sosialisasi itu. Saya difoto atas dasar tidak ada yang mau jadi volunteer untuk difoto saat itu + karena dikasih hadiah hehe, bisa tanyakan kepada semua yang hadir pada saat itu, kebetulan komunitas yang saya ikuti juga menjadi korban dari kampanye ini. Saya pada awalnya mengira bahwa kampanye ini valid dengan adanya logo2 yang diperlihatkan tapi ternyata baru2 ini instansi yang diperlibatkan berkata sebaliknya dan tidak ada hubungannya. Saya pun sebenarnya ingin menuntut atas pencemaran wajah baik hehe. Kasian mereka mahasiswa yang melakukan itu atas dasar tugas akhir kuliah. Semoga masalah ini bisa diluruskan oleh pihak penyelenggara.

    ReplyDelete
  24. Mas, lebih baik buat petisi di CHANGE.ORG ditujukan kepada pemerintah Kemenkumham agar menghentikan aksi CELUP dan adili para pelakunya. Ini sangat berbahaya karena CELUP dapat disalahgunakan sebagai senjata atau amunisi untuk memfitnah, menjatuhkan, dan mencemarkan nama baik, dan efeknya berpengaruh sekali dalam karir para korban tak bersalah. Juga perlu diperhatikan bahwa banyak FB samaran yang dipakai oleh anak-anak di bawah umur dan mereka bisa menggunakan CELUP untuk mengadukan perbuatan ortu atau kakaknya tanpa mengerti kejadian yang sebenarnya yang belum tentu itu adalah pacaran atau perselingkuhan, karena anak-anak di bawah umur belum memiliki nalar yang baik untuk mencerna informasi dan belajar membedakan buruk dan baik secara akhlak yang dewasa. Jadi tolong buat petisi dan sebarkan petisi tersebut di sosmed, kami akan dukung!!!

    ReplyDelete
  25. Tulisan yang bagus dan mencerahkan. Untung gerakan yang "belum jelas" ini sudah keburu terekspos, sehingga penggagasnya tidak meneruskan. Sangat bahaya kalau gerakan seperti ini benar-benar terjadi.

    ReplyDelete
  26. Makan aja masih dikasih ortu lo tong...ngurusin idup org bae

    ReplyDelete
  27. Sebentar lagi Negara kita bisa mirip2 Negara Fasis Agama... Mudah2an Negara kita tidak pecah seperti Yugoslavia.

    ReplyDelete
  28. Bagus nih tulisan, untuk membasmi penyakit masyarakat. Tapi perlu dipertimbangkan juga gerakannya. Kasihan buat pelakunya, hukum sosial kyknya lebih tidak adil dan berat lagi. Bisa jadi bahan pertimbangan, kalau bisa-bisa korban berbuat lebih jahat karena telah dipermalukan dimuka umum. Bisa dikata sbg persekusi.

    ReplyDelete
  29. Klarifikasi tim tugas mata kuliah DKV terkait dengan kampanye celup. Kami memastikan bahwa kampanye ini hanya tugas kuliah dan tidak ada kepentingan apapun baik dari gerakan maupun landasan hukumnya. Kami telah melaksanakan pembicaraan intensif dengan mahasiswa - mahasiswa yang bersangkutan dan didampingi oleh dosen pengampu. Sekali lagi kami meminta maaf yang sebesar - besarnya kepada media yang telah ditampilkan dalam visualisasi poster dan media sosial.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Apa jangan2 setelah diomongin banyak orang dan jadi bahan ghibah,orang2 pendirinya langsung bilang kalo ini tugas?yakin ini cuma tugas doang?buat semua adminnya,kalian itu udah mahasiswa.sy rasa jg udah cukup gede untuk mempertimbangkan mana yg baik dan benar termasuk kekurangan dan kelebihan ini..trus yg bikin gw kesel karena ini kaya real,takutnya akan cepet menyebar di medsos trus orang akan langsung percaya tanpa klarifikasi (kebiasaan orang indo,kita semua jg tau).apalagi disitu dicantumin logo2 pihak terkenal lho dan ada line account jg,makin mirip kaya asli..ok,meskipun nanti udah dihapus akunnya celup,apakah yakin masalah akan berhenti disini aja?siapa tau ada yg udah foto pasangan PDA trus upload di medsos..who knows..

      Delete
  30. Perlu dicatat bahwa asusila adalah perspektif yg sangat relatif dan bias. Yg bagi kita asusila blm tentu sedemikian bagi sebagian org lain. Sbg contoh, dulu jaman nenek kakek saya, laki-laki dan perempuan pegangan tangan sebelum nikah itu asusila. Di Indonesia jg udah ada 2 kasus salah duga asusila yg patut disorot yaitu ketika pasangan calon pengantin saling mengunjungi dituduh mesum dan kisah abang-adek yg dituduh pasangan homoseksual. So please, mind your own business dan jadikan itu kebiasaan. Mikirin selangkangan org lain melulu, kapan negara ini maju?

    ReplyDelete
  31. Dasar hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

    2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

    3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Pasal Berlapis untuk anda yang berani memposting Foto orang tanpa Ijin..

    ReplyDelete
  32. Terima kasih penjelasan yg bagus dr dua mahasiswa penulis artikel. Sebagai mahasiswa S1 jaman kalabendu saya gemas sama kalian semua. Temannya udah ada bikin gerakan hanya saja tidak tepat beberapa sisi. Teman lainnya mengoreksi, sisi sisi itu. Mengapa kalian tidak berkolaborasi saja? Tapi konten gerakannya yg lebih pada literasi seksualitas misalnya. Atau pendidikan seksual dini, ya intinya isinya yg lebih mendidik. Jangan ciduk menciduk gini lha. Kalau perlu adakan riset dan pengembangan dulu (liat dr sisi budaya jg,apakah masyarakat indonesia itu apa ya suka kepo n menciduk begitu? ), kalau perlu lagi diskusi dg dosen2 atau pihak2 yg bisa.Kirain catut logo2 bejibun tadi udah juga ada ranah diskusi. Sebenarnya ini kalau dipoles2 lagi nggak menutup kemungkinan bisa jadi kampanye kayak program2 jualannya pilkada itu lho.

    ReplyDelete
  33. Hai Detha.
    Maaf OOT. Mau saran aja kalau bisa blognya ditambah fitur subscription via email dong. Blognya menarik, saya pengen ngikutin tulisan lainnya. Thanks :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setuju! Tapi kalau mas / mbak punya akun blogger bisa ngefollow langsung dari dashboard blogger kita. Sebagaimana yang telah saya lakukan karena dalam artikel ini analisa hukumnya tajam dan saya suka cara penulisan Detha. Ditunggu tulisan-tulisan kece berikutnya..

      Delete
  34. paling juga sekumpulan orang orang jones yang ga pernah cipokan.
    :(

    btw ijin repost yah.

    ReplyDelete
  35. Sejujurnya saya malah ketawa pas baca di bagian sticker Line nya Celup yang deskripsinya “have you ever been jealous with somebody in love?”
    Lah ini maksudnya ngiri kalo liat ada orang berduaan?
    Ya kalo ngiri itu mah mending cari pacar aja gih sana, biar ga sirik kalo liat orang berduaan, yang kadang juga bahkan belum tentu mereka sepasang kekasih

    ReplyDelete
  36. KAMPANYE SAMPAH !!!! DASAR MAHASISWA TOLOL !!! PRIBAASI ORANG DI UBEK2, LUPA SAMA BOROK SENDIRI !!!

    ReplyDelete
  37. Salute! We need more people like you guys who use the internet media to clarify things that should not be happening and based on a "somehow-wrong" perspective. Moreover, you educate us on the right perspective and what should be. This is what we need other than those negativity spread. Lets hope more people will start to read till then end instead of just reading the headline and assume the rest like they've known what's the point.
    Big thanks! Cheers!

    ReplyDelete
  38. Nice insight, analisa disandingkan dengan fakta soal hukum.
    :)

    ReplyDelete
  39. Udah baca sampe kelar, dan saya suka tulisan ini.
    Sudut pandang yg luas..

    Terus berkarya mbak detara.

    ReplyDelete

Featured Post

Disney Princess Syndrome yang telah Membudaya dalam Konsep Pernikahan

Bila berbicara mengenai konsep pernikahan yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai sebuah jalan keluar bagi pihak perempuan (McLaugh...